Pemprov Sumut Perlu Tingkatkan Koordinasi Dengan Kepala Daerah Wilayah Toba

20-12-2019 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan. Foto : Ica/mr

 

Anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan berharap agar Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Sumut) bersama Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba dapat meningkatkan koordinasi dengan delapan kepala daerah di sekitar Danau Toba. Ia yakin, jika komunikasi antar daerah tersebut tidak terjalin dengan baik, visi besar Presiden Joko Widodo untuk membangun danau Toba sebagai destinasi super prioritas akan sia-sia.

 

Politisi PDI-Perjuangan itu memaparkan, delapan kepala daerah di sekitar Danau Toba tersebut merupakan pihak-pihak yang memegang kendali persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tata ruang, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan hal lainnya pada pengelolaan Danau Toba. Oleh karena itu, koordinasi menjadi penting sebagai upaya menjadikan Danau Toba sebagai destinasi super prioritas yang dicanangkan Presiden.

 

“Yang kedua, hal yang perlu diingat adalah pariwisata ini adalah hiburan. Oleh karena itu, pariwisata harus dapat menampilkan kesenian-kesenian dan hal-hal yang membuat turis nusantara dan mancanegara merasa nyaman ketika berada dalam lokasi wisata tersebut," ungkap Sofyan saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara, Kamis (19/12/2019).

 

Sofyan menambahkan, ada hal lain yang dapat menjadi perhatian dalam menunjang pariwisata di Sumut, yaitu kuliner. Akan tetapi, beberapa kuliner khas Sumut masih belum hadir di wilayah wisata Danau Toba. “Perizinan dan kemudahan pembangunan hotel oleh kepala daerah harus menjadi titik tolak. Karena kalau sektor pariwisata berhasil, dia dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor riil,” jelas Sofyan.

 

Dampak itu terutama akan dirasakan bagi masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan, petani, dan bahkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ketiga menurut Sofyan yang perlu menjadi perhatian Pemerintah karena sejalan dengan visi Presiden RI adalah Sumber Daya Manusia (SDM). "Jangan nanti hasil pembangunan tersebut justru tidak dapat dinikmati oleh putra daerah yang ada di wilayah tersebut,” pesan politisi dari daerah pemilihan (dapil) Sumatra Utara I itu.

 

Sofyan menjelaskan bahwa pemanfaatan dan peningkatan SDM untuk mengelola wisata akan berkaitan dengan pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang ada di wilayah tersebut. "Misalnya kita berbicara tentang perhotelan atau pariwisata, berarti harus ada keahlian atau keterampilan SDM yang terkait hal tersebut. Sehingga keinginan Presiden untuk membangun SMK sebesar 60 persen dan SMA 40 persen dapat terwujud apabila mengetahui potensi apa saja yang dibutuhkan," tutup Sofyan. (ica/sf)

BERITA TERKAIT
Fikri Faqih Dorong Pendidikan Agama Jadi Pilar Integral dalam Revisi UU Sisdiknas
21-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menegaskan pentingnya pendidikan agama sebagai bagian tak terpisahkan dalam...
Revisi UU Hak Cipta Rampung, Royalti Musik Lebih Transparan
21-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI Komisi X Once Mekel menekankan pentingnya tindak lanjut nyata dari DPR dan pemerintah untuk...
Furtasan: Perlu Redesain Sekolah Rakyat agar Lebih Tepat Sasaran
20-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI menyoroti pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo...
Fikri Faqih Terima Aspirasi Forum Guru Honorer dan PPPK di Jateng, Berharap Solusi Atas Persoalan Kepegawaian
17-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Keresahan tengah dirasakan ratusan guru honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Jawa Tengah. Persoalan...